Status atlet seringkali berada di ranah abu-abu, tanpa kepastian ikatan kerja yang jelas. Adanya Perjanjian Kerja resmi antara atlet dan induk organisasi (Cabor/KONI) sangat krusial. Regulasi ini memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi secara hukum. Standardisasi perjanjian kerja adalah langkah vital menuju profesionalisme olahraga nasional.

Perjanjian Kerja harus memuat secara rinci tentang gaji, insentif, jaminan kesehatan, dan asuransi. Kontrak yang jelas menghilangkan potensi sengketa dan memberikan rasa aman finansial bagi atlet. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa atlet adalah pekerja profesional yang mendedikasikan hidupnya untuk karir olahraga.

Pemerintah melalui regulator olahraga wajib mengeluarkan Regulasi Perjanjian Kerja yang menjadi acuan standar. Regulasi ini harus bersifat mengikat, mencegah Cabor menyusun kontrak yang merugikan atlet. Standardisasi kontrak ini menjamin perlakuan yang adil dan seragam di semua cabang olahraga.

Salah satu poin penting dalam Perjanjian Kerja adalah durasi kontrak dan mekanisme perpanjangan. Kontrak harus memberikan kepastian jangka panjang kepada atlet, bukan sekadar ikatan musiman. Jaminan stabilitas ini penting untuk perencanaan karier atlet, termasuk masa pensiun dan alih profesi.

Standardisasi Perjanjian juga harus mencakup klausul tentang hak kekayaan intelektual (HAKI) dan komersialisasi citra atlet. Hak sponsor pribadi atlet harus diatur dengan jelas agar tidak berbenturan dengan sponsor induk organisasi. Transparansi di area ini penting untuk memaksimalkan potensi pendapatan atlet.

Regulasi Perjanjian Kerja harus menjamin hak atlet untuk mendapatkan representasi hukum dan pendampingan saat negosiasi kontrak. Induk organisasi wajib menyediakan pendampingan profesional agar atlet tidak menandatangani kontrak yang tidak mereka pahami sepenuhnya atau yang bersifat eksploitatif.

Perjanjian Kerja Atlet juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas bagi induk organisasi. Mereka bertanggung jawab penuh untuk memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam kontrak, mulai dari gaji hingga fasilitas latihan yang dijanjikan. Ini mendorong tata kelola organisasi yang lebih profesional.

Standardisasi Perjanjian ini akan menarik lebih banyak investor dan sponsor yang membutuhkan kepastian hukum. Ketika ikatan kerja atlet jelas dan profesional, ekosistem olahraga menjadi lebih kredibel di mata dunia usaha. Ini adalah kunci untuk meningkatkan daya tarik pasar olahraga nasional.

Pada akhirnya, Perjanjian Atlet yang resmi dan standar adalah tonggak utama dalam profesionalisasi olahraga Indonesia. Dengan Regulasi Perjanjian yang kuat, atlet dapat fokus berprestasi, mengetahui bahwa Hak dan Kewajiban mereka terlindungi sepenuhnya oleh hukum negara.