Tantangan koordinator hukum di era otonomi daerah semakin kompleks, terutama dalam mengatasi isu tumpang tindih regulasi. Desentralisasi kewenangan telah menghasilkan ribuan peraturan daerah yang terkadang tidak selaras dengan peraturan di tingkat pusat atau antar daerah. Fenomena ini menciptakan ketidakpastian hukum, menghambat investasi, dan mempersulit birokrasi, sehingga memerlukan intervensi dan peran aktif dari lembaga koordinator hukum.

---

Salah satu tantangan koordinator hukum terbesar adalah menemukan titik temu antara otonomi yang diberikan kepada daerah dan kebutuhan akan keseragaman hukum nasional. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat regulasi yang sesuai dengan kekhasan lokal, namun sering kali substansinya bertabrakan dengan kepentingan nasional atau melanggar hierarki peraturan. Dibutuhkan ketegasan dan keahlian mediasi untuk menyeimbangkan kepentingan ini, memastikan regulasi daerah tetap inovatif namun konstitusional.

---

Proses koordinasi yang efektif juga terhalang oleh minimnya sinkronisasi data dan informasi regulasi antar instansi. Koordinator hukum perlu membangun sistem informasi hukum terpadu yang dapat diakses oleh semua pihak terkait. Tanpa basis data yang akurat dan real-time, identifikasi potensi overlap atau konflik norma menjadi pekerjaan yang sangat sulit dan memakan waktu. Ini adalah hambatan teknis yang esensial dalam mengatasi tumpang tindih regulasi.

---

Selain itu, resistensi politik dan ego sektoral dari berbagai instansi pemerintah daerah dan pusat menjadi batu sandungan. Koordinator hukum harus mampu menjembatani perbedaan pandangan dan kepentingan ini melalui dialog konstruktif dan pendekatan persuasif. Keberhasilan dalam memfasilitasi kesepakatan antar pemangku kepentingan sangat menentukan efektivitas upaya harmonisasi, memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif.

---

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menghadapi masalah ini, penguatan kewenangan koordinator hukum menjadi mendesak. Lembaga ini harus diberikan mandat yang jelas dan kuat untuk meninjau, mengevaluasi, bahkan merekomendasikan pembatalan regulasi yang terbukti bermasalah atau menimbulkan tumpang tindih regulasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis regulasi juga mutlak diperlukan.

---

Kesimpulannya, koordinator hukum menghadapi rintangan multidimensi—mulai dari kompleksitas hukum, hambatan teknis informasi, hingga resistensi birokrasi—dalam mewujudkan harmonisasi. Mengatasi tumpang tindih regulasi di era otonomi daerah menuntut tidak hanya keahlian hukum, tetapi juga kepemimpinan, negosiasi, dan dukungan teknologi. Peningkatan efektivitas peran ini adalah kunci untuk menciptakan iklim hukum yang stabil dan mendukung pembangunan daerah.